Langsung ke konten utama

Kedatangan TIM Misi Pencarian Fakta Ke Papua Bukan Merusak Wibawah NKRI

(Kekerasan di Tanah Papua Foto:Ilustrasi P.Yatipai/SP)


Oleh: Petrus Yatipai 


Opini/SUARA PENINDASAN --- Kita tahu bahwa Negara Republik Indonesia(NRI) adalah Negara Demokrasi dan Negara yang berdiri diatas Hukum.

Dengan dasar itu maka, Setiap individu maupun kelompok mempunyai hak kebebasan untuk menyampaikan pendapat, membuktikan kebenaran demi memajukan kedamaian dan kesejateraan dalam kehidupan Berbangsa dan Bernegara, yang mana telah diatur dalam  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 Tentang “Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum”  Pasal 1 Ayat (1) Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan pada Ayat (2) Di muka umum adalah di hadapan orang banyak, atau orang lain termasuk juga di tempat yang dapat didatangi dan atau dilihat setiap orang.

Negara harus menghargai perhatihan dan perjuangan Bangsa lain agar dibebaskan ketika warga Negaranya ditindas, dibunuh, diinjak-injak oleh Negara lain. 

Negara-negara Melanesia yang selama ini sudah merencankan untuk masuk di Papua dengan maksud memantau situasi dan rill yang terjadi di Tanah Papua, itu berarti utusan dari Allah. Karena kedatangan mereka akan membawa kebenaran, keadilan, dan kemurnian dalam melihat dan mengkaji dalam titik penyelesaiannya atas kekerasan terhadap Ras Melanesia di Papua.

Negara-negara pasifik yang rencananya akan mengunjungi di Papua dalam Rangka Misi Pencaria Fakta atas pelanggaraan kemanusiaan terhadap orang Asli Papua Melanesia (OAPM) oleh Kolonial NKRI adalah untuk membuktikan situasi yang sebenarnya berlangsung. Maka, Indonesia yang sebagai Negara Demokrasi mutlak memberikan ruang secara legal kepada Negara-Negara Melanesia se-Pasifik yang peduli akan tingginya nilai kemanusiaan untuk masuk ke Papua Barat turun menginvestigasi kronologis di lapangan agar semua dapat diselesaikan melalui mekanisme Hukum Hak Asasi Manusia (HAM) yang berlaku di tingkat Internasional dan ditingkat Nasional yang berlaku.

Jangan kita salah diartikan , tentang kehadiran Negara-negara yang akan masuk ke Wilayah Papua itu karena pendangan yang keliru itu bisa saja, merusak wibawah Negara NKRI sendiri atau pun juga menjelekan nama negara dimata publik.

Jangan kita salah pandang dengan kedatangan mereka ini. Mereka hadir untuk membuktikan kebenaran. Bukan untuk sepihak, atau membela untuk mengalahkan pihak lain mengorbankan/menjatuhkannya.

Mereka adalah Tim Independen, dengan berdiri digaris tengah dalam menyelesaikan kekerasan Kemanusian di Papua Barat. Hal itu harus dimengerti betul oleh Negara atas kedatangan Tim Pencari Fakta dari Asing yang akan masuk ke wilayah Papua Barat ini. Karena Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Tetapi di Papua kekerasan terhadap Rakyat sipil terus meningkat, dari tahun 1960-an hingga tahun berjalan ini. Masalah Hak Asasi Manusia terhadap anak-anak Melanesia di Papua nol persen. Berarti ada berpandangan bahwa Anak-anak Melanesia di Papua diciptakan oleh sang pencipta untuk dibunuh dan bunuh. Ini saatnya Tim Pencari Fakta harus masuk ke Papua agar masalah kekerasan kemanusiaan di atas Bumi Cenderawasih secepatnya diatasi melalui jalur independen yang telah dibentuk oleh pemimpin-pemimpin Negara sepasifik pada beberapa waktu yang lalu itu.

     Karena Manusia diciptakan untuk saling menjaga, bukan saling menghabisi nyawa seseorang tanpa alasan yang jelas. Apa lagi dalam Hukum Agama telah difirmankan bahwa “Jangan Membunuh”.

Postingan populer dari blog ini

2015 Indonesia Akan Bubar,ini 34 Bendera Gerakan Perjuangan

Kekuatan Militer Indonesia Di Papua Melebihi Orang Asli Papua

Pendoropan Pasuka M iliter Di Papua dari waktu ke waktu semakin meningkat, pendropan militer di papua kebanyakan TNI angkatan darat angkatan laut dan juga kopasus, beberapa hari sebelummya pengiriman militer dalam skala besar di kirim melalui kapal perang , beberapa hari lalu namun baru kemarin   pada tanggal 30 september 2013 sejumlah anggota TNI dikirim melalui pesawat. Bukan hanya itu namun pengiriman pasukan dalam hal ini TNI angkatan darat dikirim melalui kapal pada hari rabu tanggal 02 september 2013 di pelabuhan jayapura.  Tanah Papua kini dikuasai oleh militer baik angkatan organik maupun non organik, sejumlah proyek di papua, seperti pembagunan ruas jalan pembagunan dalam skala besar semua diambil ali oleh militer, bahkan pemerintahan di tanah papua pada umumnya dikontrol oleh militer indonesia . Penempatan sejumlah anggota TNI yang organik maupun non organik,  jumlah anggota TNI di papua melebihi jumlah masyaraka asli papua yang ada di papua, hal ini akan mengganggu fisig…

Akreditasi “B” STIH Manokwari Akan Buka Program S2