Langsung ke konten utama

Ini Surat Pernyataan Sikap, Mahasiswa Pecinta Alam Papua, Tolak Perusahaan Ilegal di Degeuwo



MAHASISWA PECINTA ALAM PAPUA 
SE INDONESIA
KABUPATEN PANIAI 2017
Alamat Sekretariat : Jln. Kali Harapan Nabire – Papua

PERNYATAAN SIKAP
NO : 01/MHS PAP SE INDO/LPMA SWAMEMO/II/2017

Sebagai dasar hukum kami Mahasiswa Pecinta Alam Papua, asal Kabupaten Paniai, Deiyai dan Dogiyai, bersama pemilik hak ulayat serta semua elemen masyarakat Kabupaten Paniai, melakukan aksi damai hari ini, terkait  penolakan perusahaan ilegal di Degeuwo untuk segera dihentikan. Berikut landasan tindakan kami :
1. Berdasarkan UU No. 11 Tahun 1967, pasal 25 tentang ketentuan-ketentuan pokok pertambangan.
Ayat (1) Pemegang kuasa pertambangan diwajibkan mengganti kerugian akibat dari usahanya pada segala sesuatu yang berada di atas tanah kepada yang berhak atas tanah di dalam lingkungan daerah kuasa pertambangan maupun di luarnya, dengan tidak memandang apakah perbuatan itu dilakukan dengan sengaja atau tidak dengan sengaja, maupun yang dapat atau tidak dapat diketahui terlebih dahulu.
 Ayat (2) Kerugian yang disebabkan oleh usaha-usaha dari dua pemegang kuasa pertambangan atau lebih, dibebankan kepada mereka bersama.

2.    Berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 18 ayat 1, menyatakan bahwa setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang mempunyai dampak besar dan penting wajib dilakukan kajian AMDAL. Kajian AMDAL tersebut perlu dilakukan guna mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan dari operasional kegiatan terutama pencemaran udara yang diperkirakan punya pengaruh buruk terhadap kesehatan.

3.       UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara.
pasal 135,
menyatakan pemegang IUP Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi hanya dapat melaksanakan kegiatannya setelah mendapat persetujuan dari pemegang hak atas tanah.
Pasal 145,
Ayat (1) Masyarakat yang terkena dampak negatif langsung dari kegiatan usaha pertambangan  berhak:
a. memperoleh ganti rugi yang layak akibat kesalahan dalam pengusahaan kegiatan pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undsngan.
b. mengajukan gugatan kepada pengadjlan terhadap kerugian akibat pengusahaan pertambangan  yang menyalahi ketentuan.
(2) Ketentuan mengenai perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  ditetapkan   berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangnn.

Pasal 15 1 ayat (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
a.peringatan tertulis;
b.penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi;
c. pencabutan IUP, IPR, atau IUPK.

Pasal 158 menyatakan Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 18, Pasal 67 ayat (I), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Berdasarkan  kasus pidana pada pasal 158 yang telah disebutkan diatas itu maka, para penegak hukum segera mengambil sikap dan mengadili secara jujur, umum dan terbuka kepada perusahaan – perusahaan yang diduga keras tidak memenuhi syarat – syarat hukum secara sah dan menjalankan aktivitas penambangan tertentu.

4.   Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 18 ayat 1, menyatakan bahwa setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang mempunyai dampak besar dan penting wajib dilakukan kajian AMDAL. Kajian AMDAL tersebut perlu dilakukan guna mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan dari operasional kegiatan terutama pencemaran udara yang diperkirakan punya pengaruh buruk terhadap kesehatan.

5.       Pemerintah R.I. Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, yang dimaksud dengan B3 dapat diartikan “Semua bahan/ senyawa baik padat, cair, ataupun gas yang mempunyai potensi merusak terhadap kesehatan manusia serta lingkungan akibat sifat-sifat yang dimiliki senyawa tersebut”.Limbah B3 diidentifikasi sebagai bahan kimia dengan satu atau lebih karakteristik :
1. Mudah Meledak
2. Mudah Terbakar
3. Bersifat Reaktif
4. Beracun
5. Penyebab Infeksi
6. Bersifat Korosif.

6.    Undang-undang No.39 Tahun 1999 tentang Pelanggaran HAM “setiap perbuatan seorang atau kelompok orang, termasuk aparat Negara, baik di sengaja atau tidak  di sengaja, atau kelalaian yang secara melawan hukum tidak memenuhi, mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut Hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang ini dan tidak mendapatkan, atau di kwatiran tidak dapat memproleh jaminan atas haknya, termasuk penyelesaian hukum yang ada dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku”.
Pemerintah provinsi papua terutama Gubernur dan Kepala Daerah Legislasif DPRD, harus memahami, memperhatikan dan menghargai Hak-hak Dasar Orang Asli Papua yang telah tertuang dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi provinsi papua di kabupaten paniai Mengatur daerah dan Mengelolah sendiri.

7.    Sesuai amanat UU Nomor 21 Tahun 2001, Bab XI Pada pasal 43 menegaskan bahwa pemerintah mengakui, menghormati, melindungi dan mengembangkan Hak-hak Masyarakat Adat setempat, dalam percepatan pengembangan di daerah perluh menyikapi sikap penolakkan ini secara adil Dan kebijaksana sebagai intlektual Ciptaan Tuhan agar surat pernyataan sikap ini berasal dari Masyarakat Hak ulayat ke-3 Suku dan Mahasiswa Peduli Papua yang perlu tindak lanjuti dan ditanggungjawabkan oleh Kepala Daerah dan Anggota DPRD Kabupaten Paniai.

8. Sesuai Dekralasi PBB tentang Hak-hak Masyarakat adat menegaskan bahwa tidak ada diskriminasi, berhak untuk mendapatkan ganti rugi diatas tanah, wilayah dan sumber daya alam manufakturin yang memiliki secara tradisional. Jika ada pertambangan perusahaan yang hendak mengsurvei atau beroperasi disuatu wilayah, harus ada persetujuan dari Lembaga Masyarakat adat (LMA) dan Masyarakat pemilik tanah disuatu Wilayah yang akan beroperasi nanti.

Berdasarkan dasar hukum diatas, maka, kami menuntut :
1)    Kami meminta kepada pihak perusahaan yang sedang bergerak di sepanjang Kali Degeuwo, supaya segera hentikan aktivitas penambangannya. Karena pihak Perusahaan sampai hari ini pun, belum pernah melakukan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup berdasarkan pasal 18 ayat (1) itu, sama sekali, belum pernah melakukan analisis dampak lingkungan.
2)    Kami meminta kepada pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai, yaitu Bupati, DPRD, Dinas pertambangan dan Energi serta instansi terkait lainnya, segera menindak lanjuti tuntutan kami untuk hentikan aktivitas penambangannya disepanjang Kali Degeuwo.
3)    Kami meminta kepada Pemda Kabupaten Paniai, Kapolres Paniai, Dandim Paniai, dan Kapolda Papua, segera menarik kembali Aparat yang sedang bertugas disepanjang Kali Degeuwo. Karena dengan kehadiran mereka disana melalui perusahaan ilegal ini, mengakibatkan terjadinya pelanggaran HAM berat kepada masyarakat adat Suku Mee, Moni dan Wolani yang mendiami disana.
4)    Kami menuntut kepada Pemerintah daerah, segera menarik keluar semua pengusaha ilegal yang sedang menduduki diseluruh wilayah adat di Degeuwo. Karena dengan kehadiran mereka, masyarakat Tradisional kami, korban dalam kekerasan pengaruh derasnya arus modernisasi.
5)    Kami melihat disisi administrasi Perusahaan liar di Degeuwo sangat hancur, maka, kami menuntut untuk segera dibubarkan. berdasarkan UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara, sesuai dengan Pasal 151 ayat (2) yang sedang berlaku itu.
6)    Sampai hari ini, pihak Perusahaan di Degeuwo, sama sekali tidak membuka mata kepada pemilik hak ulayat secara adil dan bermartabat, berdasarkan UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi khusus, sesuai dengan BAB XI pada pasal 43 itu, maka, kami dorong Perusahaan ilegal di Degeuwo  segera dihentikan.

Demikian surat pernyataan sikap kami.
Paniai, 01 Februari 2017



MENGETAHUI

Koordinator Lapangan I                                                               Koordinator Lapangan II


Petrus Yatipai                                                                            Yosafat Mai Muyapa
Penanggung Jawab Aksi
LPMA SWAMEMO

Yohanes Kobepa,S.Kom


MENYETUJUHI

Bupati Paniai                          Ketua DPRD Paniai                 Kepala Dinas Pertambangan dan Energi

Hengki Kayame, S.H,.M.M                Herman Adii                                 Albert Kayame, ST


Kepala Distrik Baya Biru                        Kepala Distrik Bogobaida

(                              )                    (                           )


Kepala Desa Baya Biru        Kepala Suku Bogobaida                     Kepala Suku Baya Biru

(                       )              (                           )                            (                       )

                                                                                                                                           

        Pemilik hak ulayat                     Tokoh Pemuda                           Tokoh Agama      


(                               )                  (                        )                       (                             )


           Tokoh Adat                           Tokoh Perempuan               Tokoh Kaum intelektual


                    (                              )                (                             )               (                              )


Tembusan :
   1.       Bupati Kabupaten Paniai
   2.       Ketua DPRD Kabupaten Paniai
   3.       Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Paniai


Tengah Orasi berlangsung didepan SMA YPPGI Enagotadi, Rabu, (01/02/2017). Fhoto (Tubou Nawipa)
 

Massa aksi berjalan kaki dari Egotadi menuju Madi, di Kantor DPRD Paniai

Postingan populer dari blog ini

2015 Indonesia Akan Bubar,ini 34 Bendera Gerakan Perjuangan

Kekuatan Militer Indonesia Di Papua Melebihi Orang Asli Papua

Pendoropan Pasuka M iliter Di Papua dari waktu ke waktu semakin meningkat, pendropan militer di papua kebanyakan TNI angkatan darat angkatan laut dan juga kopasus, beberapa hari sebelummya pengiriman militer dalam skala besar di kirim melalui kapal perang , beberapa hari lalu namun baru kemarin   pada tanggal 30 september 2013 sejumlah anggota TNI dikirim melalui pesawat. Bukan hanya itu namun pengiriman pasukan dalam hal ini TNI angkatan darat dikirim melalui kapal pada hari rabu tanggal 02 september 2013 di pelabuhan jayapura.  Tanah Papua kini dikuasai oleh militer baik angkatan organik maupun non organik, sejumlah proyek di papua, seperti pembagunan ruas jalan pembagunan dalam skala besar semua diambil ali oleh militer, bahkan pemerintahan di tanah papua pada umumnya dikontrol oleh militer indonesia . Penempatan sejumlah anggota TNI yang organik maupun non organik,  jumlah anggota TNI di papua melebihi jumlah masyaraka asli papua yang ada di papua, hal ini akan mengganggu fisig…

Akreditasi “B” STIH Manokwari Akan Buka Program S2